Belanja pemerintah adalah salah satu bentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah dari penggunaan ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat dalam arti seluas-luasnya.36 Belanja pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Belanja pemerintah sama hal nya dengan pengeluaran pemerintah. Menurut definisi belanja pemerintah diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu Negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.37 Belanja pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan kemana kondisi ekonomi negara akan dibawa.
Oleh karen itu, belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.
-
Klasifikasi Belanja Pemerintah
Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksankan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
Pengeluaran pemerintah Indonesia menurut menurut Dumairy39 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, kedua pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan yang bersifat untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik yang nantinya akan menimbulkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai program-pragram pembangunan dengan anggaran yang sudah disesuaikan yang sudah terealisasi.
Secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. -
Hubungan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB
Belanja pemerintah merupakan belanja daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan peraturan yang baru Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.
Dalam instumen belanja pemerintah terdapat alokasi belanja modal yang disebut sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.43 Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan ( Y).
Originally posted 2020-12-25 11:41:03.
