Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah sangat penting. Dimana pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi daerah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan – kekuatan ekonomi. Bahkan perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan masalah – masalah tersebut. Maka dari itu tindakan dari pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi.
Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang – bidang yang mampu meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah kepada social dan ekonomi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Perusahaan swasta tidak tertarik untuk melakukan kegiatan – kegiatan tersebut karena resiko terlalu tinggi serta keuntungan kecil. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sector perekonomian sehingga penawaran sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu pengawasan serta pengaturan oleh negara menjadi penting untuk mencapai keseinmbangan pertumbuhan. Pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah – langkah fiscal dan moneter.
Ruang lingkup pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup tersebut mencangkup penyelenggaraan pelayanan umum, meentukan sikap, membentuk lembaga – lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh dan menentukan laju investasi. (sugih dragon, 2014, dalam www.academia.edu).
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah yaitu sebagai berikut :
- Entrepeneur
Peran pemerintah sebagai entrepreneur merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis didaerahnya. Pemerintah bisa mengembangkan suatu usaha dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatannya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu mengelola asset – asset daerah dengan baik sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. - Koordinator
Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai coordinator dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan melalui penetapan kebijakan – kebijakan atau mengusulkan strategi – strategi pembangunan ekonomi yang komprehensip untuk kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga – lembaga pemerintah daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran ekonomi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal. - Fasilitator
Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attidunal (perilaku atas budaya masyarakat) didaerah. Hal ini dilakukan agar mempercepat proses pembangunan serta prosedur perencanaan, peraturan tata ruang daerah yang lebih baik. - Stimulator
Pemerintah berperan sebagai stimulan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan – tindakan yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah daerah. Menjaga perusahaan – perusahaan yang tetap berada di daerah tersebut. Stimulus tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : pembuatan brosur – brosur, pengembangan kawasan industri pembuata outlet untuk produk – produk UKM, membantu UKM melakukan pameran lainnya.
