Creator Media

Kebijakan ekonomi internasional merupakan suatu tindakan/kebijakan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga kondisi neraca pembayaran stabil terhadap perubahan kas. Kebijakan ekonomi internasional meliputi :

Kebijaksanaan Ekonomi Internasional

1. 1. Kebijakan Perdagangan Internasional
      Mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Dengan perangkat tarif, subsidi, perjanjian perdagangan bilateral (bilateral trade agreement), daerah perdagangan bebas (Free Trade Area) dll.
   2. Kebijakan Pembayaran Internasional
      Mencakup tindakan terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional dengan perangkat pengendalian lalu lintas devisa dan modal jangka panjang.
   3. Kebijakan Bantuan Luar Negeri
      Mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman (loans), bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi dan pembangunan serta bantuan militer terhadap negara lain.

Tujuan Kebijakan Ekonomi Internasional Secara Umum

Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan kebijakan ekonomi internasional adalah :

1. 1. Autarki
      Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan autarki bermaksud untuk menghindari pengaruhpengaruh negera lain, baik pengaruh ekonomi, politik atau militer.
   2. Kesejahteraan nasional (welfare)
      Tujuan ini bertentangan dengan tujuan autarki. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Untuk mendorong adanya perdagangan internasional, maka halangan-halangan dalam perdagangan internasional (tarif, quota dsb) dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti harus ada perdagangan bebas.
   3. Proteksi
      Tujuan ini adalah untuk melindungi industri-industri nasional dari persaingan barang impor. Hal ini dapat dijalankan dengan tarif, quota dsb.
   4. Keseimbangan neraca pembayaran
      Apabila suatu negara mempunyai kelebihan cadangan valuta asing, maka kebijakan pemerintah untuk mengadakan stabilis ekonomi dalam negeri tidak banyak menimbulkan problem dalam neraca pembayaran internasionalnya. Tetapi sangat sedikit negara yang mempunyai posisi demikian, terutama negara-negara yang sedang berkembangposisi cadangan valuta asingnya lemah sehingga memaksa pemerintah negara-negara tersebut untuk mengambil kebijakan ekonomi internasional untuk menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya.
      Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa (exchange control). Pengawasan devisa tidak hanya mengatur/mengawasi lalu lintas barang, tetapi juga modal.
   5. Pembangunan ekonomi
      Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan cara :
      1. Perlindungan terhadap industri dalam negeri (infant industries)
      2. Mendorong ekspor dan mengurangi impor
      3. Meningkatkan pendapatan nasional