Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dilakukan dalam proses kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Adapun tahap penyusunan kebijakan publik yaitu :
Proses Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik
- Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan, dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan :
- Membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar- benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh sekelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap suatu masalah.
- Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
- Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan
Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan dipilih. - Tahap Implementasi Kebijakan
Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. - Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan
Tindakan (implementasi) Kkebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru dimasa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.
Pembahasan lain :
- Komponen Basis Data Adalah
- Definisi Pengertian E-Government
- Kerangka Arsitektur E-Government
- Fungsi Pemerintahan Daerah UU No.32
- Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik
- Komponen Sistem Informasi Manajemen
- Komponen Sistem Informasi Manajemen Publik
- Kebijakan Strategi Pengembangan E-Government
- Sistem Dapat Diklasifikasikan Dari Beberapa Sudut Pandang
- E-Government Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
